Presiden Joko Widodo sudah memutuskan ibu kota akan dipindah ke Kalimantan. Rencana tersebut sudah disampaikan kepada DPR saat pidato kenegaraan pada Jumat, 16 Agustus 2019.
Namun, rencana tersebut dikritik mantan menteri era Presiden Soeharto alias orde baru, Emil Salim. Menurut Emil, beberapa alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan gagasan ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) keliru.
"Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima, saya terima alasan pindah ibu kota, saya baca, saya anggap keliru," tutur Emil dalam diskusi publik yang bertajuk 'tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru' INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Emil Salim yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era pemerintahan Soeharto juga berpendapat sama. Menurutnya, dana besar untuk pindah ibu kota itu lebih baik dialokasikan untuk mengembangkan sistem transportasi di Jakarta sehingga mampu mengatasi macet.
Perlu diketahui, kemacetan di Jakarta sendiri menyebabkan kerugian ekonomi Rp 65 triliun per tahun berdasarkan data World Bank 2017. Emil mengatakan, meski biaya untuk pengembangan transportasi di Jakarta juga terbilang besar, namun biaya tersebut dapat diperoleh kembali dengan pendapatan dari para pengguna transportasi umum.
"Tetapi yang pemakai angkutan itu kan bisa bayar. Ada soal ya soal kita atasi, seperti macet dan macam-macam, maka dengan angkutan kereta api dan lainnya, si pemakai itu bayar dong, jangan gratis itu. Jadi beban pemecahan mengatasi kemacetan harus dipikul pemakai dari angkutan itu, jangan main gratis-gratisan," papar Emil.
Sumber : detik.com
Namun, rencana tersebut dikritik mantan menteri era Presiden Soeharto alias orde baru, Emil Salim. Menurut Emil, beberapa alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan gagasan ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) keliru.
"Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima, saya terima alasan pindah ibu kota, saya baca, saya anggap keliru," tutur Emil dalam diskusi publik yang bertajuk 'tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru' INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Emil Salim yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era pemerintahan Soeharto juga berpendapat sama. Menurutnya, dana besar untuk pindah ibu kota itu lebih baik dialokasikan untuk mengembangkan sistem transportasi di Jakarta sehingga mampu mengatasi macet.
Perlu diketahui, kemacetan di Jakarta sendiri menyebabkan kerugian ekonomi Rp 65 triliun per tahun berdasarkan data World Bank 2017. Emil mengatakan, meski biaya untuk pengembangan transportasi di Jakarta juga terbilang besar, namun biaya tersebut dapat diperoleh kembali dengan pendapatan dari para pengguna transportasi umum.
"Tetapi yang pemakai angkutan itu kan bisa bayar. Ada soal ya soal kita atasi, seperti macet dan macam-macam, maka dengan angkutan kereta api dan lainnya, si pemakai itu bayar dong, jangan gratis itu. Jadi beban pemecahan mengatasi kemacetan harus dipikul pemakai dari angkutan itu, jangan main gratis-gratisan," papar Emil.
Sumber : detik.com